KPPU Harus Gencarkan Sosialisasi

09-07-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah mengatakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus melakukan sosialisasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat, agar mengerti dan paham dengan peran dan tugas KPPU.

 

Ia menilai, masyarakat masih kurang mengerti KPPU sehingga sering disalahartikan menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal KPPU merupakan lembaga yang berperan penting bagi Indonesia karena mengawasi setiap persaingan usaha.

 

“Banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil menengah yang banyak belum tahu KPPU, sehingga mereka salah mengartikan KPPU menjadi KPU. Ini yang sangat disayangkan,” kata Siti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7/2018).

 

Padahal, politisi PKB itu ingin KPPU menjadi bagian utama untuk menjalankan ekonomi yang baik dan mensejahterakan masyarakat. Tapi ternyata untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tidak diprioritaskan.

 

Di sisi yang sama, ia mendorong KPPU juga harus melakukan sosialisasi kepada perguruan tinggi, khususnya kepada mahasiswa, sehingga mereka mampu memberikan pencerahan dan ikut berpartisipasi dalam menjelaskan KPPU kepada masyarakat.

 

“Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil menengah, KPPU juga harus mampu melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan pelajar yang aktif. Sehingga mereka bisa ikut memberikan informasi mengenai KPPU kepada masyarakat,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut politisi dapil Jawa Tengah itu berpendapat KPPU juga harus memberikan program edukasi untuk pelaku usaha kecil menegah, agar memahami hak-haknya karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pelaku usaha kecil menengah.

 

“Edukasi untuk pelaku UKM merupakan hal penting agar mereka mengerti dan memahami hak-haknya, sehingga itu harus ada. Kami sebagai bagian dari yang menyuarakan pendapat sebagaian masyarakat kecil, tentu berharap ini yang harus menjadi prioritas. Karena sebagian masyarakat Indonesia merupakan pelaku usaha kecil menengah,” katanya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...